Jakarta, Properti Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Sejuta Rumah sebesar 1.217.794 unit di tahun 2023. Dengan rincian sebanyak 1.010.142 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 207.652 unit non MBR.
Capaian program sejuta rumah tersebut berasal dari kontribusi Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI), Kementerian/ Lembaga (K/L) lain, Pemerintah daerah, pengembang rumah bersubsidi dan rumah komersial serta masyarakat.
"Kami ingin masyarakat Indonesia bisa menempati hunian yang layak huni dan merasakan hasil pembangunan bidang infrastruktur dan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangannya, Kamis (25/1).
Berdasarkan data dari Kementerina PUPR, capaian program PSR dari tahun 2015 hinga 2022 telah mencapai angka 7.988.585 unit. Lanjut Iwan, target capaian PSR tahun 2023 dihitung berdasarkan capaian PSR tiga tahun ke belakang dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2022 lalu.
"Kami berharap capaiannya terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya perekonomian Indonesia,” imbuh Iwan.
Adapun capaian PSR tahun 2023 ini yang mencapai 1.217.794 unit dikontribusi dari Kementerian PUPR (DJP dan DJPI) sebesar 396.943 unit, K/L lain sebesar 45.505 unit, Pemerintah daerah sebesar 94.586 unit, Pengembang subsidi non FLPP sebesar 435.946 unit, corporate social responsibility (CSR) perumahan 7.500 unit, masyarakat 29.662 unit. Sedangkan rumah untuk non MBR berasal dari pengembang komersial sebesar 155.464 unit, dan masyarakat sebesar 52.188 unit.
Terkait dengan upaya strategi percepatan pendataan PSR, Kementerian PUPR telah melaksanakan beberapa hal di antaranya mengembangkan sistem pendataan PSR online yang dapat diinput oleh pemerintah daerah dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P).
Selain itu, melakukan integrasi pendataan PSR dengan aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Kemudian melaksanakan koordinasi integrasi data terkait pembangunan rumah lintas K/L dan lintas stakeholder.
Selanjutnya, menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pendataan PSR untuk kolaborasi pendataan PSR bersama pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, penanggungjawab pendataan perumahan di tiap BP2P, dan Tenaga Ahli Pendataan Perumahan (TAPP), serta melaksanakan rapat sinkronisasi data capaian akhir PSR Tahun 2023 dengan mengundang BP Tapera, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PUPR, Unit Kerja di lingkungan DJP, dan seluruh Balai P2P.
PSR menjadi salah satu cara untuk menangani kekuranan kebutuhan atau backlog perumahan di Indonesia. Berdasarkan hasil Susenas 2023 lalu, backlog kepemilikan rumah mengalami penurunan 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga.
"Kami juga akan terus mendorong program kolaborasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan dan kepedulian sosial dari pihak swasta di bidang perumahan agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni,” jelasnya.
.jpg)
