Jakarta, Properti Indonesia - Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XVII REI Tahun 2023 pada 9-10 Agustus 2023. Munas REI kali ini mengusung tema "Sinergi dan Harmonisasi REI dengan Pemerintah untuk Kemajuan Industri Realestat yang Berkelanjutan".
Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (9/8). Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa di tengah perlambatan ekonomi global, industri realestat dan konstruksi di Indonesia tetap tangguh dan kompetitif. Kontribusi sektor realestat, properti dan konstruksi dari tahun 2018-2022 mencapai Rp2.400 triliun hingga Rp2.800 triliun, hal ini menunjukkan kontribusi yang sangat besar.
"Sementara dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB) kontribusi sektor ini mencapai 16 persen, dan itu besar sekali karena membuka banyak lapangan kerja, serta membawa efek berganda (multiflier effect) yang besar sekali bagi 185 subsektor lainnya dari pedagang bahan material, furniture, alat dapur, industri jasa dan sebagainya," papar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga mengingatkan industri properti nasional agar berhati-hati dan tidak jor-joran dalam melakukan ekspansi dan memastikan berapa angka backlog sebenarnya.
"Pastikan berapa backlog kita, jangan hanya bangun-bangun saja. Manajemen harus dikendalikan dan dikelola dengan baik. Kebutuhan hunian kita masih besar, dan ini peluang yang bisa dikerjakan seluruh anggota REI," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida juga menyampaikan, pihaknya mengapresiasi dukungan Bank Tabungan Negara (BTN) yang membantu Program Sejuta Rumah dengan menyalurkan KPR FLPP dengan pangsa pasar 85 persen dan KPR komersial 60 persen.
"Di depan bapak presiden kami juga mengusulkan agar dapat direalisasikan program kredit subsidi untuk rumah seharga sampai dengan Rp300 juta khususnya untuk ASN," imbuh Totok.
Kemudian, jelang pelaksanaan Munas XVII REI Tahun 2023, terdapat kabar baik bagi pengembang rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023 yang menaikkan batasan harga jual rumah MBR yang terbagi dalam lima zona wilayah berlaku secara bertahap untuk dua tahun sekaligus yakni 2023 dan 2024. Totok mengungkapkan bahwa ini merupakan angin segar bagi developer yang membangun hunian bersubsidi setelah harga bertahan sejak tahun 2019.
