Jakarta, Properti Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta agar para pengembang perumahan bersubsidi untuk terus meningkatkan kualitas konstruksi rumah beserta kawasannya melalui bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
Pada tahun anggaran 2023, pemerintah telah menyalurkan bantuan PSU untuk 43.068 unit rumah subsidi di seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ungkap Basuki, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
"Hingga saat ini bantuan FLPP anggaran tahun 2023 sudah disalurkan semua 100 persen. Tercatat sudah ada antrian 16 ribu untuk 2024 dan walaupun angaran FLPP diperkirakan pada Juli 2024 sudah habis tersalurkan, saya usahakan FLPP ditambah lagi anggarannya," ujar Menteri Basuki, dilansir dari laman Kementerian PUPR, Senin (11/12).
Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, FLPP tahun 2024 sudah tersalurkan sebanyak 220.000 unit, dan pada tahun 2024 mendatang sudah ada antrean sebanyak 16.000. Penambahan alokasi bantuan rumah bersubsidi sangat penting mengingat pesan dari Menteri Keuangan yang mengatakan rumah bersubsidi salah satu pendukung perekonomian di Indonesia.
Selain FLPP, juga terdapat bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 meliputi Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 220.000 unit. Sebagai informasi, untuk mengajukan permohonan subsidi FLPP, masyarakat dapat mengunduh aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan).