Jakarta, Properti Indonesia - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki peluang investasi perumahan yang besar. Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto mengatakan bahwa pemerintah sangat membuka peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti khususnya di IKN.
"Kebutuhan rumah di IKN sangat besar karena pusat pemerintahan pindah ke sana diikuti dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas hankam serta masyarakat umum," ujar Iwan dalam keterangannya, Senin (13/11).
Investasi perumahan dan properti di IKN menjadi prospektif, karena kebutuhan rumah di IKN akan mencapai sekitar 16.000 rumah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
Pembangunan tahap pertama sebanyak 2.500 unit rumah dengan APBN dan 3.000 unit rumah melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, pemerintah memberi dukungan berupa insentif fiskal dan non fiskal kepada investor di IKN sesuai dengan ketentuan PP 12 Tahun 2023, yang meliputi insentif perpajakan, fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus, fasilitas penyediaan lahan dan fasilitas sarana dan prasarana.
"Dalam pembangunan rumah dan berbagai sarana tersebut tentunya harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan yang ada. Hal itu sesuai dengan konsep pembangunan IKN yakni Smart and Green," jelas Iwan.
Sebagai informasi, Kementerian PUPR telah membangun Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) sebagai sarana hunian sementara yang dapat menampung hinga 16 ribu pekerja konstruksi di IKN. Serta teah membangun 36 unit rumah tapak jabatan menteri (RJTM) dan segera membangun rumah susun bagi ASN, TNI dan Polri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
