Jakarta, Properti Indonesia – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun hunian untuk ASN dan TNI-Polri di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Pada pembangunan tahap awal, pemerintah akan membangun sebanyak 2.500 unit hunian.
“Dalam rapat koordinasi PUPR menyampaikan kesiapannya untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta dalam siaran pers, Kamis (3/2).
Jumlah hunian yang disiapkan Kementerian PUPR belum sebanyak jumlah ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN, karena menyangkut masalah pembiayaan.
“Pembiayaan PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian, sedangkan pemidahan ASN termasuk TNI-Polri pada tahap awal sebanyak tujuh ribu lebih,” imbuh Febry.
Dirinya memastikan kendala tersebut tidak menjadi hambatan, karena pemerintah sedang merumuskan skema lain dalam pembiayaan. Baik dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN.
Berdasarkan data sementara dari Bappenas, rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 7.687 orang, dengan rincian 1.971 ASN dan 5.716 TNI-Polri termasuk Paspampres, BIN, dan jajarannya. Namun, jumlah tersebut belum final karena belum ada keputusan secara resmi.
“KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan. Karena ini nanti menyangkut pembagian beberapa yang berkantor di sharing office beberapa yang tersebar,” terang Febry.
