Jakarta,
Properti Indonesia – Presiden Joko Widodo meminta agar Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kontrak paket tender
atau seleksi dini kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran di 2021 dengan harapan
dapat mempercepat pemulihan perekonomian nasional.
“Saya mencatat sisa paket
kegiatan infrastruktur masih cukup banyak. Untuk itu saya minta kepada menteri
PUPR dilakukan percepatan, sehingga di kuartal pertama semua paket sudah
ditenderkan,” ujar Jokowi dalam penandatanganan tender di Istana Kepresidenan
Bogor yang disiarkan langsung di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (15/1).
Saat ini anggaran yang dimiliki
Kementerian PUPR sebesar Rp149,8 triliun. Presiden mengharapkan dana yang cukup
besar ini harus memiliki dampak yang signifikan. Adapun kontrak paket tender
proyek infrastruktur oleh Kementerian PUPR sebanyak 982 paket dengan nilai
Rp12,5 triliun.
“Saya mengingatkan ke
seluruh jajaran PUPR di tahun 2021, kita harus bergerak lebih cepat lagi. Kita
ini harus sadar masih dalam kondisi krisis,” imbuh Jokowi.
Pada tahun 2020 lalu
perekonomian Indonesia mengalami kontraksi cukup dalam yaitu -5,32% di kuartal
ke II-2020 dan naik menjadi -3,49% di kuartal III-2020. Diharapkan pada kuartal
ke IV dan kuartal I-2021 mengalami pemulihan atau rebound.