Jakarta, Properti Indonesia - Negara Tiongkok dilaporkan sedang menghadapi masalah serius yang disebabkan oleh lesunya ekonomi hingga krisis pada sektor properti. Hal ini salah satunya berimbas pada penjualan apartemen yang terus merosot sementara pasokan terus bertambah. Dikutip dari Reuters, Minggu (24/9), populasi penduduk di China yang mencapai 1,4 miliar bahkan masih kurang untuk mengisi semua apertemen di seluruh negara tersebut karena kelebihan pasokan atau over supply.
Seperti diketahui, sektor properti di China yang pernah menjadi pilar perekonomian dalam negeri telah merosot sejak tahun 2021, ketika raksasa real estat China Evergrande Group gagal membayar kewajiban utangnya menyusul pembatasan pinjaman baru.
Kondisi yang sama juga dialami pengembang properti Country Garden Holdings yang terpuruk atau mendekati kondisi gagal bayar, hingga membuat sentimen pembeli rumah terus tertekan. Pada akhir Agustus lalu, total luas rumah yang tidak terjual mencapai 648 juta meter persegi berdasarkan data dari Biro Statistik Nasional. Jumlah tersebut setara dengan 7,2 juta rumah, jika rerata ukuran rumah seluas 90 meter persegi.
Jumlah tersebut belum termasuk beberapa proyek perumahan yang telah terjual namun belum selesai karena masalah finansial, atau beberapa rumah yang dibeli oleh spekulan pada kenaikan pasar terakhir di tahun 2016 yang sebagian besar merupakan rumah tidak terpakai.
"Berapa banyak rumah kosong yang ada saat ini? Masing-masing ahli memberikan angka yang berbeda-beda, dan yang paling ekstrem percaya bahwa jumlah rumah kosong saat ini cukup untuk 3 miliar orang. Perkiraan itu mungkin agak berlebihan, tetapi 1,4 miliar orang mungkin tidak dapat memenuhinya," ungkap pernyataan He Keng, mantan wakil kepala biro statistik dalam sebuah forum di Kota Dongguan, China Selatan.
China juga merupakan salah satu negara yang melakukan pembangunan dengan masif, namun hal tersebut memberi dampak berupa melimpahnya pasokan apartemen yang tidak berpenghuni dan membuatnya menjadi deretan kota mati. Pada Agustus lalu, tercatat sekitar lebih dari 50 kota mati yang tersebar di daratan tersebut.
Berdasarkan laman Allinteresting, China melakukan urbanisasi yang masif hingga daerah pedesaan dengan tujuan untuk mendistribusikan kembali peluang ekonomi yang telah menarik jutaan penduduk pedesaan ke kota-kota pesisir. Tetapi pembangunan tersebut dinilai terlalu ambisius.
Sebagai contoh, proyek kota Kangbashi yang direncanakan menjadi distrik perkotaan yang ramai di Kota Ordos, Mongolia Dalam. Pembangunan seluas 90.000 hektar terletak di tepi Gurun Gobi. Pembangunan mencakup fasilitas alun-alun, pusat perbelanjaan, kompleks komersial dan gedung-gedung pemerintahan.
Tetapi distrik ini hanya menampung kurang dari 100.000 penduduk dari perkiraan aslinya yaitu satu juta orang. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, gedung apartemen ini tetap kosong. Ditambah lagi dengan masalah meningkatnya biaya properti terkait perumahan yang dibeli tetapi tidak dihuni, yang dapat menimbulkan bencana bagi kaum muda di China yang ingin memiliki rumah.
Dampak krisis di China terhadap ekonomi global
Fenomena krisis properti di China ini juga diprediksi dapat memberi dampak negatif terhadap perekonomian global. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa krisis yang terjadi di Tiongkok tersebut disebabkan oleh langkah ekspansif yang dilakukan raksasa properti sebelum pandemi Covid-19 meluas.
"Permasalahan di properti ini lebih terkait dengan kondisi properti dari perusahaan-perusahaan besar karena pada saat sebelum Covid itu terjadi property boom di Tiongkok dan karenanya properti besar itu ekspansif dan kemudian covid, dan sekarang belum pulih," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (21/9) lalu.
Perry mengatakan jika krisis properti ini dapat berimbas terhadap perusahaan properti skala besar. Sementara perusahaan-perusahaan properti skala kecil dan menengah kinerjanya tetap terjaga. Namun, dampaknya tetap dirasakan oleh perekonomian di China. Permasalahan sektor properti di negara tersebut menjaid salah satu pemicu perlambatan ekonomi China, dan dampaknya juga dirasakan oleh Indonesia sebagai negara mitra dagang utama.
