Jakarta, Properti Indonesia - Pemerintah saat ini tengah berfokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur IKN pada tahap pertama yang dibangun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan ditargetkan selesai pada tahun 2024, sementara desain IKN secara keseluruhan akan selesai sampai tahun 2045 mendatang.
Pembangunan tahap pertama tersebut termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Dilansir dari laman Kementerian PUPR, Jumat (18/8), hingga saat ini progres konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap pertama telah mencapai 38,1 persen. Dengan kontrak pekerjaannya sudah dimulai sejak tahun 2021 lalu, seperti pembangunan Jalan Tol Akses IKN tahap 1, Bendungan Sepaku Semoi, Istana Negara dan Kantor Presiden.
Kementerian PUPR juga telah memulai pembangunan IKN tahap kedua, yang meliputi proyek-proyek gedung kementerian koordinator 2 dan rumah susun aparatur sipil negara (ASN) di IKN. Proyek-proyek tersebut penandatanganan kontraknya dimulai pada April - Mei 2023. Selain itu, pemenuhan kebutuhan air bersih dengan Sistem Penyediaan Air Minum dapat mulai didistribusikan ke beberapa kawasan di IKN pada 2024.
Adapun alokasi dana sebesar Rp35,37 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN pada tahun 2024. Jumlah anggaran ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 sebesar Rp5,42 triliun, 2023 Rp26,27 triliun. Sehingga total anggaran yang digelontorkan dari 2022-2024 mencapai Rp65,68 triliun.
Dari sisi konektivitas, pembangunan Jalan Tol menuju ke KIPP IKN pada tahap pertama akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, yang akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN dari sebelumnya 2 jam menjadi sekitar 1 jam.
Pembangunan Jalan Tol di IKN yang sudah berjalan terdapat tiga seksi, yaitu Seksi 3A Karangjoang-KTT Kariangau (13,4 km), Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung (7,32 km), dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang (6,67 km). Saat ini progres untuk Seksi 3A sebesar 12,33 persen, Seksi B 30,11 persen, dan Seksi 5A 37,39 persen. Ketiga seksi ini akan rampung pada Juni-Juli 2024.
Sedangkan untuk seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI saat ini sudah dalam proses lelang paket pekerjaan. Sementara untuk Seksi 1 ruas Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akan dilakukan lelang pada Oktober 2023 dengan target kontrak apda Desember 2023 dan Seksi 5B-1 Segmen Jembatan Pulau Balang - Simpang Rencana Bandara VVIP serta Seksi 5B-2 Simpang Rencana Bandara VVIP – Riko akan mulai lelang pada September 2023 dengan target kontrak November 2023.
Untuk seksi 2 Jalan Tol IKN adalah bagian dari Tol Balsam. Sedangkan untuk di seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut (immersed tunnel) untuk menjaga lingkungan, dan di seksi 4 juga disediakan dua lintasan untuk satwa, sehingga ada semacam terowongan pendek. Immersed tunnel ini juga masih dalma proses lelang pekerjaan desain.
Selanjutnya, untuk pembangunan hunian juga akan segera mulai melakukan pembangunan terhadap 47 rusun ASN yang akan menjadi penghuni pertama di IKN. Hingga pertengahan tahun 2024, target 12 rusun telah rampung terbangun dengan kondisi fully furnish.
Fokus Pembangunan Properti
Selain fokus pembangunan infrastruktur di IKN, pemerintah juga berfokus pada pembangunan properti termasuk perumahan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah mengimplementasikan berbagai program, salah satunya menerapkan insentif fiskal untuk menarik investasi agar dapat diarahkan ke proyek hijau an industri hijau.
Menteri Keuangan Sri Mulyan Indrawati mengungkapkan bahwa pembangunan hunian berkonsep hijau di Indonesia ini diperlukan investasi sekitar USD200 miliar atau Rp3.000 triliun dalam 10 tahun ke depan. Untuk itu Kemenkeu bersama Kementerian PUPR mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia.
Kementerian PUPR menggagas Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP), sebagai langkah transisi ke perumahan hijau dengan menyediakan rumah yang terjangkau. IGAHP tersebut mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau yang memungkinkan Indonesia mencapai target emisi nol karbon (net zero emission) untuk sektor perumahan pada tahun 2050.
Selain program pembiayaan perumahan hijau, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah mencatat Program Sejuta Rumah (PSR) mencapai 634.132 unit rumah per 15 Agustus 2023. Capaian PSR tersebut terdri dari 559.393 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 74.739 unit untuk non-MBR. Sebagai informasi, program sejuta rumha ini telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 29 April 2015 lalu.
